Pilkada & Kekuasaan Etika Berpolitik di Tengah Kepentingan Abadi dan Kedaulatan Hukum

Wiyanda Post - Pilkada, atau Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi di Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Namun, di balik proses demokrasi ini, tersimpan realitas politik yang penuh dengan kepentingan abadi, etika berpolitik, dan tantangan mempertahankan kedaulatan hukum. Artikel ini akan membahas bagaimana Pilkada menjadi arena pertempuran untuk memperoleh kekuasaan, ujian bagi etika berpolitik, serta bagaimana kedaulatan hukum harus tetap dijaga di tengah hiruk-pikuk politik yang terkadang kejam.

Politik Kepentingan Abadi, Tidak Ada Musuh dan Kawan

Dalam dunia politik, ada ungkapan yang sangat terkenal: "Tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi." Ungkapan ini dengan sempurna menggambarkan dinamika yang terjadi dalam Pilkada. Pada satu momen, seseorang bisa menjadi musuh politik yang sengit, namun di momen berikutnya, mereka bisa menjadi sekutu yang erat. Kepentingan pribadi dan partai sering kali mengalahkan loyalitas ideologi atau komitmen terhadap rakyat.

Fenomena ini jelas terlihat dalam koalisi politik yang sering kali berubah-ubah menjelang Pilkada. Partai-partai yang sebelumnya berseberangan, tiba-tiba dapat bergabung dalam satu koalisi jika ada kepentingan yang sama. Hal ini membuktikan bahwa politik sering kali bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Dalam konteks ini, etika berpolitik sering kali diuji.

Etika Berpolitik, Di Mana Batasnya?

Etika berpolitik adalah salah satu aspek yang sering kali diabaikan dalam pertempuran politik. Dalam idealisme demokrasi, politik seharusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, banyak politisi yang memilih jalan pintas demi memperoleh kekuasaan. Mereka mungkin melakukan kampanye hitam, menyebarkan hoaks, atau bahkan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Dalam Pilkada, godaan untuk memenangkan suara dengan cara apa pun sangat besar. Tetapi, seorang pemimpin sejati harus mampu menahan godaan ini dan tetap berpegang pada etika berpolitik. Tidak hanya demi menjaga nama baiknya sendiri, tetapi juga demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Jika etika berpolitik diabaikan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik itu sendiri.

Kejamnya Politik dan Perebutan Kekuasaan

Politik sering kali digambarkan sebagai dunia yang kejam. Perebutan kekuasaan bisa membuat seseorang kehilangan arah dan melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Dalam Pilkada, persaingan antar calon sering kali begitu sengit hingga tidak jarang terjadi intrik politik, saling menjatuhkan, dan bahkan adu kekuatan di balik layar.

Namun, kekejaman politik tidak hanya dirasakan oleh para calon kepala daerah. Masyarakat pun sering kali menjadi korban dari permainan politik ini. Janji-janji manis yang diberikan selama kampanye sering kali tidak terealisasi setelah pemimpin terpilih. Rakyat yang berharap akan perubahan malah sering kali merasa dikhianati oleh mereka yang telah dipilihnya.

Kekuasaan adalah hal yang menggoda, tetapi kekuasaan juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memimpin dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Mereka harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Kedaulatan Hukum,  Pilar Demokrasi yang Harus Dijaga

Dalam setiap proses politik, termasuk Pilkada, kedaulatan hukum harus tetap dijaga. Kedaulatan hukum adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Tanpa kedaulatan hukum, proses demokrasi bisa rusak oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti kecurangan dalam pemilihan, manipulasi suara, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan jujur dan transparan. Hal ini bukan hanya penting bagi calon yang bersaing, tetapi juga bagi masyarakat yang berhak mendapatkan pemimpin yang terpilih dengan cara yang bersih dan sesuai aturan. Jika hukum diabaikan, maka yang terjadi adalah ketidakadilan yang merugikan semua pihak.

Di sinilah pentingnya peran lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan. Masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada, sehingga setiap pelanggaran bisa segera ditindak.

Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana proses politik itu dijalankan. Etika berpolitik, kepentingan abadi, dan kedaulatan hukum adalah tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam setiap Pilkada. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menjalankan kampanyenya dengan berpegang pada etika, tidak tergoda oleh kepentingan pribadi yang sesaat, dan selalu menghormati kedaulatan hukum.

Dalam dunia politik yang kejam dan penuh intrik, menjaga etika berpolitik dan kedaulatan hukum bukanlah tugas yang mudah. Namun, hanya dengan cara inilah demokrasi yang sehat bisa terwujud, dan masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi atau partainya.(*)