Lubuk Linggau, (Wiyanda Post) – Kasus hilangnya sejumlah aset di Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau menjadi perhatian serius Tim Penasihat Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau. Koordinator Tim Penasihat Hukum Pemkot, Riko Saputra, menyambut baik rencana Komisi III DPRD Kota Lubuk Linggau yang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait persoalan tersebut, Rabu (25/3/2025).

"Kami menyambut baik langkah Komisi III DPRD yang akan turun langsung ke lapangan agar persoalan aset ini menjadi terang benderang," ujar Riko.

Riko juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian hukum secara mendalam terkait hilangnya aset di rumah dinas tersebut. 

"Kami akan lakukan inventarisasi dan kajian terlebih dahulu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apalagi ini merupakan temuan dari BPK," tegasnya.

Diketahui, permasalahan ini mencuat setelah adanya pemeriksaan fisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bidang Aset Daerah BPKAD, dan Inspektorat Kota Lubuk Linggau pada 5 April 2024 lalu. Pemeriksaan dilakukan atas aset peralatan dan mesin di Rumah Dinas Wali Kota (Petanang) dan Wakil Wali Kota (Keputraan).

Hasil pemeriksaan fisik menemukan adanya selisih jumlah aset jika dibandingkan dengan data pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Berikut rinciannya di Rumah Dinas Wali Kota:

• AC Split: Hasil fisik 19 unit, KIB B tercatat 9 unit
• Dispenser: Hasil fisik 3 unit, KIB B tercatat 22 unit
• Lemari Es: Hasil fisik 6 unit, KIB B tercatat 17 unit
• Tempat Tidur: Hasil fisik 10 unit, KIB B tercatat 28 unit
• Televisi: Hasil fisik 6 unit, KIB B tercatat 54 unit

Sementara itu, di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, dari total 48 item yang terdata di Bagian Umum Sekretariat Daerah, hasil pemeriksaan fisik hanya menemukan dua unit kipas angin dan satu unit water heater.

Dengan adanya perbedaan jumlah aset ini, Tim Hukum Pemkot memastikan akan mengawal proses hukum hingga tuntas demi menyelamatkan aset daerah.(TIM)